R-APBD 2020 Labusel Gagal Disahkan, Anggota DPRD Terancam Sanksi

KOTAPINANG

suluhsumatera.com : Hingga batas waktu yang ditentukan pemerintah, yakni 30 November 2019, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2020 Kab. Labusel gagal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal itu disebabkan jumlah anggota dewan yang hadir pada paripurna yang digelar, Sabtu (30/11/2019) malam, tidak mencapai batas minimum (kuorum), yakni 2/3 dari jumlah anggota dewan yakni 35 orang. Padahal, batas waktu yang ditentukan 30 Nopember 2019, sesuai Permendagri No. 33 tahun 2019 tentang Penyusunan APBD 2020 dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, sesuai jadwal harusnya paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi atas R-APBD 2020 dilanjutkan dengan pengesahan Ranperda APBD 2020 digelar ‪pukul 20.00‬ WIB. Namun, paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Eddy itu hanya dihadiri Wakil Ketua DPRD, Syahdian Purba dan 11 anggota dewan lainnya.

Setelah berjam-jam menunggu hingga, Minggu (1/12) pukul 00.00‬ WIB, jumlah dewan yang hadir belum juga memenuhi kuorum. Maka Ketua DPRD, Eddy akhirnya menskors paripurna yang dihadiri Wakil Bupati, Kholil Jufri Harahap dan perwakilan unsur Muspida itu.

Sebelumnya, pada Jumat (29/11), kondisi serupa juga terjadi. Agenda sidang batal dilaksanakan, sebab hingga dini hari dewan yang hadir hanya 13 orang.

“Benar, tadi malam pengesahan gagal dilaksanakan. Langkah selanjutnya, kemungkinan pimpinan DPRD akan mengundang Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD dalam rangka rapat konsultasi,” kata Sekretaris DPRD Labusel, Ismail Sawito ketika dikonfirmasi.

Sementara itu Anggota DPRD Labusel, Haji Edimin alias Asiong yang dikonfirmasi mengatakan, siap menerima sanksi atas tidak disahkannya APBD 2020 tepat waktu. Menurutnya, RAPBD 2020 harus benar-benar dibahas, sehingga apa yang dialokasikan dalam setiap mata anggaran memang mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya.

“Kalau melihat tahapannya bukan anggota dewan yang menerina sanksi tidak menerima gaji selama enam bulan, tapi kepala daerah. Karena DPRD sudah menjalankan tugas melakukan pembahasan dan merampungkan seluruh prosesnya,” katanya.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan tenggat waktu pengesahan APBD 2020, pada 30 Nopember 2019. Aturan batas waktu pengesahan APBD 2020 itu tertuang dalam Permendagri No. 33 tahun 2019 tentang Penyusunan APBD 2020 dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam peraturan itu juga ditegaskan, DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama Ranperda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran, maka dikenakan sanksi administrasi, berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh sanksi berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan itu yakni, tidak diberikan gaji selama enam bulan berturut-turut terhadap anggota DPRD atau kepala daerah. (sya)

Share

Berita Terkini

Sekda Tapsel Ajak DWP Bekerjasama Dalam Mengoptimalisasikan Pembangunan

TAPANULI SELATAN suluhsumatera.com : Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapanuli Selatan (Tapsel), Parulian Nasution membuka puncak

Share

Calon Kepala Desa Ajamu Ditetapkan

PANAI TENGAH suluhsumatera.com : Calon Kepala Desa Perkebunan Ajamu, Kec. Panai Hulu, Kab. Labuhanbatu yang

Share

2 Rumah Warga Kurang Mampu Di Labusel Direnovasi Baznas

KOTAPINANG suluhsumatera.com : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Labusel tahun ini menggelar program bantuan renovasi

Share

Warga Kubu Rohil Diringkus Polisi Terkait KDRT

ROKAN HILIR suluhsumatera.com : Seorang pria berinisial Um, 24 warga Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec.

Share

11 Pelaku Begal Sadis Ditangkap Polisi, Beraksi Pakai Pedang Hingga Samurai

suluhsumatera.com – Tim Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar bersama Polsek Panakkukang menangkap 11 pelaku begal sadis

Share

Dibakar Api Cemburu, Pria Palembang Nekat Bakar Rumah Kekasihnya

suluhsumatera.com – Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan, Vije nekat membakar rumah kekasihnya  karena terbakar

Share

Mahasiswi Bengkulu Ditemukan Meninggal Terkubur di Belakang Kosan, Hilang 3 Hari

suluhsumatera.com – Wina Mardiani (20), mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu, yang hilang sekitar 3 hari ditemukan meninggal

Share

Berbicara Di Madrird, Bupati Sintang Cerita Mengenai 6 Warganya Yang Ditangkap Terkait Kebakaran Lahan

MADRID suluhsumatera.com : Bupati Sintang, Jarot Winarno angkat bicara terkait enam orang peladang di Kab.

Share

Hari Ini, Dirut Bank Mandiri Ditentukan

JAKARTA suluhsumatera.com : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Share

Hari Ini Presiden Panggil Kapolri, Terkait Kasus Novel Baswedan

JAKARTA suluhsumatera.com : Terkait perkembangan kasus teror yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan, Presiden

Share